Tentang Kami

ILS Law firm merupakan kantor hukum yang didirikan untuk memberikan pelayanan jasa hukum di bidang bisnis dan korporasi.

Dalam memberikan pelayanan jasa hukum, kantor kami selalu menjaga kepercayaan (trust) yang diberikan oleh klien.

Selain itu, permintaan klien sebaik mungkin akan kami tanggapi tanpa harus ditunda-tunda.

Kantor kami juga selalu berupaya menjaga hubungan harmonis dengan klien baik itu perusahaan (korporasi) ataupun individu-individu sebagai mitra strategis yang dipercaya.

Untuk dapat bekerja secara profesional, kantor kami mengedepankan beberapa prinsip yaitu kejujuran, independen, transparan serta perlindungan kerahasian informasi yang diberikan klien.

Dengan mengedepankan prinsip tersebut, maka kantor kami dapat memberikan pelayanan jasa hukum yang setara dengan kantor-kantor hukum terbaik lainnya di Indonesia.

Pelayanan Jasa Hukum

Pendirian Badan Usaha

– Perseroan Terbatas (PT)
– Penanaman Modal Asing (PMA)
– Yayasan
– Koperasi
– Firma dan CV

Baca selengkapnya

Pelaksanaan & Pengembangan Bisnis

– Legal Opinion (LO)
– Pembuatan & Pengecekan Kontrak Bisnis
– Hak Kekayaan Intelektuan (HAKI)
– Ketenagakerjaan
– Jual beli Asset & Saham
– Marger & Akuisisi
– Pertanahan/Agraria & Properti
– Perbankan
– Waralaba
– Imigrasi
– Ekspor & Impor
– Pajak
– Persaingan Usaha
– Perlindungan Konsumen
– Pengadaan Barang & Jasa

Baca selengkapnya

Perizinan Khusus

– Pertambangan Mineral & Batubara
– Minyak & Gas
– Lingkungan Hidup
– Kehutanan
– Perkebunan
– Kelautan & Perikanan
– Transportasi
– Kesehatan
– Telekomunikasi
– Ekonomi Digital
– Kawasan Ekonomi / Industri

Baca selengkapnya

Penyelesaian sengketa hukum

– Negosiasi
– Mediasi
– Arbitrase
– Pengadilan Umum (Perdata & Pidana)
– Pengadilan Tata Usaha Negara
– Pengadilan Agama
– Pengadilan Niaga
– Pengadilan Hubungan Industrial
– Mahkamah Konstitusi
– Mahkamah Agung

Baca selengkapnya

Penutupan Perusahaan

– Kepailitan dan PKPU
– Likuidasi

Baca selengkapnya

Metode Kerjasama & Biaya Jasa Hukum

Metode Kerjasama

Kerjasama pemberian jasa hukum oleh kantor kami kepada klien dilakukan dengan membuat “Perjanjian/Kontrak Jasa Hukum” yang dapat dipilih, yaitu:

1. Kerjasama Non-Retainer

Perjanjian yang dibuat oleh kantor kami dengan klien untuk memberikan pelayanan jasa hukum dengan sistem pembayaran tidak dilakukan setiap bulan.

2. Kerjasama Retainer

Perjanjian yang dibuat oleh kantor kami dengan klien untuk memberikan pelayanan jasa hukum dengan sistem pembayaran dilakukan setiap bulannya.

Biaya Jasa Hukum

Pasal 21 ayat (1) dan (2) UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat menyebutkan Advokat berhak mendapatkan honorarium atas jasa hukum yang diberikan kepada kliennya yang ditetapkan secara wajar berdasarkan persetujuan kedua belah pihak.

Dengan demikian, maka kantor kami berhak mendapatkan honorarium (imbalan jasa hukum) yang akan kami tetapkan dengan cara wajar dengan memakai 3 (tiga) aspek pertimbangan:

  1. Kesanggupan Klien;
  2. Tingkat Permasalahan Kasus;
  3. Tidak Bertentangan Dengan Hati Nurani.

Oleh karena itu, tidak menutup kemungkinan harga yang kami tawarkan/berikan terkait pelayanan jasa hukum masuk dalam kategori yang wajar dan sanggup diterima oleh klien.

Pendiri

Resa I.S., merupakan advokat yang keahliannya di bidang Investasi & Pertambangan. Tergabung dalam Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI). Saat ini telah menerbitkan buku dengan judul “Hukum Pertambangan Mineral & Batubara Indonesia (2019)”.

Layanan Konsultasi

Layanan konsultasi merupakan hal terpenting dalam memberikan jasa hukum kepada klien. Dengan adanya layanan jasa hukum, kantor kami dapat mengetahui sejauhmana permasalahan hukum yang dialami oleh klien serta bentuk jasa hukum apa yang tepat diberikan kepada klien.

Guna mengikuti perkembangan zaman yang telah memasuki era digital, maka kantor kami juga memberikan layanan konsultasi yang dapat menggunakan akses internet sebagai sarana komunikasi dengan calon klien, yaitu:

Artikel

HUKUM INVESTASI INDONESIA

Mengenal Istilah ‘Nomor Induk Berusaha (NIB)’ Untuk Pelaku Usaha/Investor

Pada tahun 2018, pemerintah mengeluarkan PP No. 24 Tahun 2018  yang di dalamnya memperkenalkan sistem dengan nama “Online Single Submission (OSS”). Dalam sistem OSS tersebut, dikenal sebuah perizinan dengan istilah “NIB (Nomor Induk Berusaha).”   Untuk mengetahui terkait dengan NIB tersebut, maka akan dijelaskan sebagai berikut:   PENGERTIAN NIB Nomor Induk Berusaha (NIB)  adalah identitas…

Hal-Hal Yang Perlu Diketahui dari Sistem Online Single Submission (OSS)

Pasca diberlakukannya PP No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik, terjadi suatu perubahan sistem permohonan perizinan kegiatan usaha di Indonesia yang dimana saat ini wajib memakai sistem yang dinamakan “Online Single Submission (OSS”) atau “Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.”   Dengan diberlakukannya sistem OSS ini, maka pihak-pihak yang ingin melaksanakan kegiatan usaha terlebih…

Kemudahan Investor Mengurus Perizinan Usaha Pasca Diterbitkannya Online Single Submission (OSS)

Pasca reformasi tahun 1998, Indonesia melakukan perubahan sistem khususnya dalam upaya menarik invertor asing datang menanamkan modalnya ke Indonesia. Hal tersebut ditandai dengan diterbitkannya UU No.25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.   Dalam UU No. 25 Tahun 2007 terlihat bahwa  Indonesia memberikan fasilitas-fasilitas kemudahan bagi investor asing yang akan menamankan modalnya ke Indonesia seperti: Hak…

Problematika Bilateral Investment Treaties (BITs) di Indonesia

SEPUTAR BITs Saat ini Indonesia sedang melakukan pembangunan besar-besaran disegala sektor yang salah satunya di bidang Infrastruktur. Tujuan dari pembangunan infrastruktur tersebut adalah tidak lain untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional yag berujung pada kesejahteraan masyarakat.   Tidak mudah melakukan sebuah pembangunan disegala sektor termasuk infrastruktur tanpa adanya  dukungan modal yang kuat. Sebab suatu pembangunan pada…

PERUSAHAAN, KEPAILITAN & PKPU

Pengajuan PKPU oleh Debitur Dalam Perkara Kepailitan

Salah satu cara debitur agar terhindar dari ancaman kepailitan dan likuidasi yang diajukan oleh kreditur adalah dengan mengajukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Artinya, apabila terdapat permohonan kepailitan yang diajukan oleh kreditur terhadap debiturnya di Pengadilan Niaga, maka debitur yang dimohonkan pailit dapat mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dengan maksud untuk mengajukan Rencana…

Pencocokan Piutang Dalam Perkara Kepailitan

Ketika kreditur dinyatakan pailit melalui putusan pengadilan yang diucapkan, debitur demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya termasuk dalam harta pailit. Sejak waktu itu pula harta kekayaan debitur dimasukkan sebagai harta pailit. Untuk mengurus harta pailit tersebut, Pengadilan Niaga mengangkat Kurator disamping sekaligus mengangkat pula Hakim Pengawas. Adapun tugas Kurator adalah membuat daftar…

Pengajuan Actio Pauliana Dalam Perkara Kepailitan

Actio Pauliana dapat diartikan sebagai hak yang diberikan kreditur oleh undang-undang untuk mengajukan permohonan ke pengadilan dengan tujuan membatalkan segala tindakan hukum yang dilakukan oleh debitur terhadap harta kekayaannya sebelum putusan pernyataan pailit atau setelah putus pernyataan pailit.   Pada prinsipnya harta kekayaan debitur baik itu bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada…

Rapat Kreditur Dalam Perkara Kepailitan

Dalam UU K-PKPU dikenal istilah “Rapat Kreditur” yang dilakukan setelah debitur telah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga. Adapun hal-hal penting berkaitan dengan “Rapat Kreditur” yang perlu diketahui adalah sebagai berikut:   1. Rapat Kreditur dilakukan oleh Hakim Pengawas dan Wajib Dihadiri Kurator Dalam Pasal 85 UU K-PKPU disebutkan dalam Rapat Kreditur,  Hakim Pengawas bertindak sebagai…

SUMBER DAYA ALAM & LINGKUNGAN

Sanksi Hukum Yang Tidak Memiliki Izin Lingkungan, Amdal dan UKL-UPL

Dalam hukum terdapat beberapa jenis sanksi hukum yang dapat diketahui, yaitu:  Sanksi hukum pidana; Sanksi hukum adminitrasi.   Untuk sanksi hukum pidana dapat dibagi beberapa bentuk, yaitu:  Pidana Penjara, Pidana Kurungan, Pidana Denda, serta Pidana Tambahan yang terdiri dari:  Pencabutan hak-hak tertentu, Perampasan barang-barang tertentu, dan Pengumuman putusan hakim.   Sedangkan untuk sanksi administrasi dapat…

Izin Dumping (Pembuangan) Limbah B3

PENGERTIAN DUMPING  Pasal 1 angka 24 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (“UU PPLH”) menjelaskan pengertian dumping, yaitu: “Dumping (pembuangan) adalah kegiatan membuang, menempatkan, dan/atau memasukkan limbah dan/atau bahan dalam jumlah, konsentrasi, waktu, dan lokasi tertentu dengan persyaratan tertentu ke media lingkungan hidup tertentu.”   LARANGAN MELAKUKAN DUMPING Setiap pelaku usaha…

Perizinan Pengelolaan Limbah B3

UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (“UU PPLH”) mengatur mengenai kewajiban pelaku usaha yang menghasilkan, mengangkut, mengedarkan, menyimpan, memanfaatkan, membuang, mengolah, dan/atau menimbun B3 wajib melakukan pengelolaan B3.   Pasal 1 angka 23 UU PPLH: “Pengelolaan limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan.”…

Izin Lingkungan untuk Kegiatan Usaha

PENGERTIAN IZIN LINGKUNGAN Izin Lingkungan merupakan salah satu syarat yang wajib dimiliki pelaku usaha yang menjalankan kegiatan usahanya yang diwajibkan memiliki AMDAL atau UKL-UPL.   Dari uraian pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa setiap pelaku usaha diberikan yang diberikan kewajiban untuk menyusul AMDAL dan UKL-UPL, memiliki kewajiban juga untuk mengurus dan memiliki IZIN LINGKUNGAN.   Pada…

WARALABA & EKONOMI DIGITAL

Penjual / Pelaku Usaha di Toko Online Wajib Miliki Izin Usaha

Pemerintah mengeluarkan aturan mengenai kewajiban bagi para pelaku usaha yang berjualan di toko online untuk memiliki Izin Usaha. Hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sisem Elektronik (‘PP No. 80 Tahun 2018’).   Pelaku usaha yang melakukan penjualan di toko online akan masuk kedalam PMSE (Perdagangan Melalui Sistem Elektronik).  …

Izin Mendirikan Cafe atau Bar di Indonesia

Salah satu usaha yang perlu diketahui perizinan pendiriannya adalah usaha cefe atau bar.   Adapun dasar hukum yang gunakan untuk mengetahui perizinan pendirian cafe dan bar adalah Peraturan Menteri Pariwisata No. 18 tahun 2016 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata.   PERBEDAAN USAHA CAFE DAN BAR  Usaha Bar/ Rumah Minum adalah usaha penyediaan minuman beralkohol dan non-alkohol…

Kenali Izin Mendirian Restoran atau Rumah Makan di Indonesia

Salah satu jenis usaha yang cukup berkembang saat ini adalah restoran, rumah makan atau bar. Salah satu faktor penyebab berkembangnya usaha tersebut adalah media sosial. Media sosial saat ini sudah menjadi sarana yang memudahkan para pelaku usaha mengembangkan dengan cepat usahanya termasuk usaha restoran, rumah makan atau bar.   Walaupun menjadi suatu jenis usaha yang…

Syarat Mendapatkan Sertifikat CPKB di BPOM

Untuk mendapatkan Sertifikat Cara Pembuatan Kosmetik Yang Baik (COPB) di Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan makanan No. 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Obat dan Makanan, maka terdapat beberapa persyaratan yang harus diperhatikan, yaitu:    PERSYARATAN SERTIFIKAT CPKB Adapun persyaratan untuk mendapatkan dan…

KETENAGAKERJAAN

Prosedur PHK Atas Dasar Inisiatif Pekerja/ Buruh

Pada dasarnya PHK dapat berasal dari inisiatif dari dari pekerja/buruh. Terdapat 2 (dua) cara yang dapat dilakukan oleh pekerja/buruh untuk melakukan PHK berdasarkan inisiatifnya sendiri, yaitu: pertama, dengan mengajukan permintaan pengunduran diri dan kedua, permohonan kepada Pengadilan Hubungan Industrial (PHI).   1. Prosedur PHK Karena Permintaan Pengunduran Diri Pasal 162 ayat (3) UU No. 13 Tahun…

Prosedur Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Oleh Pengusaha

Pemutusan hubungan kerja oleh pengusaha (PHK) adalah kehendak atau inisiatif yang berasal dari pengusaha itu sendiri karena adanya pelanggaran atau kesalahan yang dilakukan oleh pekerja/buruh atau mungkin karena faktor lain seperti terjadinya pengurangan tenaga kerja, perusahaan tutup karena merugi, perubahan status dan sebagainya.   Apabila dilihat dari sisi kemungkinan, maka pengusaha dapat melakukan PHK terhadap…

Tiga Tahapan Penyelesaian Sengketa Antara Pengusaha dan Pekerja/Buruh

Pada dasarnya mekanisme atau tata cara penyelesaian sengketa yang terjadi antara pengusaha dan pekerja/buruh didasarkan pada UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (“UU PHI”).   Sengketa yang terjadi antara pengusaha dan pekerja/buruh disebut dengan “Perselisihan Hubungan Industrial” sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 UU PHI, yaitu:   “Suatu perbedaan pendapat…

Empat Jenis Sengketa Di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI)

Dalam hukum hubungan industrial, istilah sengketa tidaklah dipergunakan untuk menyebuat adanya suatu ketidaksepahaman antara “pekerja” dengan “pengusaha”. Namun, apabila timbul suatu ketidaksepahaman antara “pekerja” dan “pengusaha”, maka istilah yang digunakan adalah “perselisihan”. Oleh karena itu, dalam prakteknya, UU No. 2 Tahun 2004 disebut dengan UU Penyelesaikan Perselisihan Hubungan Industrial.   Apabila mengacu pada Pasal 1…

TANAH & PROPERTI

Jaminan Hipotik dan Hipotik Kapal

Hipotik adalah salah satu bentuk jaminan yang dapat digunakan sebagai  pelunasan hutang. adapun dasar hukum Hipotik tersebut dapat dilihat dalam Pasal 1162 KUHPerdata yang menyebutkan Hipotik adalah suatu hak kebendaan atas benda-benda tak bergerak, untuk mengambil penggantian dari padanya bagi pelunasan suatu perikatan.   Pada awalnya hipotik diperuntukan untuk seluruh benda-benda tidak bergerak sebagaimana diatur…

Hak Gadai Dalam Hukum

Hak gadai adalah salah satu jenis hak jaminan suatu barang yang digunakan untuk mendapatkan pinjaman guna melunasi suatu hutang.   Pengertian hak gadai menurut hukum dapat ditemukan dalam Pasal 1150 KUHPerdata yang menyebutkan : “ Gadai adalah suatu hak yang diperoleh penerima gadai atas suatu barang bergerak, yang diberikan kepadanya oleh pemberi gadai atau orang…

Jaminan Fidusia Menurut Hukum

Jaminan fudusia merupakan salah satu hak untuk menjaminkan suatu hak kebendaan untuk melunasi suatu hutang.   Menurut hukum, aturan mengenai jaminan fudusia diatur dalam UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia  (“UU Jaminan Fidusia”).   Dalam UU Jaminan Fidusia  disebutkan bahwa aturan ini tidak berlaku terhadap beberapa hal, yaitu: Hak Tanggungan yang berkaitan dengan…

Perbedaan Sertifikat Hak Milik (SHM) dan Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun (SHMSRS)

Mungkin anda pernah mendengar Sertifikat Hak Milik (SHM) dan pernah juga mendengar Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun (SHMSR) ketika ingin membeli rumah atau apartemen. Oleh karena itu, simak dibawah ini perbedaannya:   SERTIFIKAT HAK MILIK (SHM) Sertifikat Hak Milik (SHM) dapat diartikan sebagai bukti kepemilikan atas suatu hak atas tanah.   Pasal 21…

TRANSPORTASI & TELEKOMUNIKASI

Citilink Gugat Sriwijaya Air di PN Jakarta Pusat

Anak usaha PT. Garuda Indonesia yakni  PT. Citilink Indonesia akhirnya menggugat Sriwijaya Group (Sriwijaya Air dan NAM Air) atas dugaan wanprestasi dalam perjanjian bisnis antara kedua grup maskapai penerbangan ini.   Gugatan ini merupakan buntut dari sengketa kerja sama manajemen (KSM) antara grup maskapai pelat merah itu dengan Sriwijaya Air Group.   Dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara PN Jakarta Pusat,…

Tarif Retribusi Menara Telekomunikasi Telah Dihapus Oleh Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi telah menghapus Penjelasan Pasal 124 UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mengatur terkait pengendalian menara telekominikasi maksimal 2 % (dua persen) dari NJOP.   Pemohon mendalilkan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana diatur di dalam Pasal 124 UU No. 28 Tahun 2009 ditujukan kepada penyedia menara telekomunikasi. Pasal…

Pentingnya Membuat Undang-Undang Kepelabuhanan Tersendiri

Seperti diketahui bersama, sampai saat ini Indonesia belum memiliki undang-undang kepelabuhanan yang diatur secara tersendiri. Hal tersebut dikarenakan politik hukum saat ini menganggap hal-hal yang berkaitan dengan kepelabuhanan merupakan bagian dari “pelayanan”. Oleh karena itu, apabila ingin mengetahui mengenai sistem kepelabuhanan di Indonesia, maka perlu melihat dan memperhatikan UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayanan.…

Gugatan First Media Ke Pengadilan TUN Terhadap Kominfo Berujung Proposal Perdamaian

Pada tangal 2 November 2018 PT First Media Tbk (KBLV) menggugat Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Cq. Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (SDPPI) di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.   Dari laman (website) Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PTUN Jakarta diketahui, gugatan yang terdaftar dengan nomor perkara 266/G/2018/PTUN.JKT diajukan First…

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Apakah Upaya Hukum Terhadap Penghapusan Merek di PTUN?

Dalam menghadapi suatu kasus/perkara yang berkaitan dengan hak atas merek, maka penting untuk membedakan kapan suatu gugatan itu diajukan ke Pengadilan Niaga dan Kapan suatu gugatan tersebut diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).   Apabila tuntutannya  berkaitan dengan tuntutan ganti kerugian akibat dipakainya suatu merek yang telah terdaftar, maka pemilik merek yang terdaftar dapat…

Hak Prioritas dalam Pendaftaran Merek

Hak Prioritas adalah hak Pemohon untuk mengajukan Permohonan yang berasal dan negara yang tergabung dalam Konvensi Paris tentang Pelindungan Kekayaan Industri (Paris Convention for the Protection of Industrial Property) atau Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (Agreement Establishing the World Trade Organization) untuk memperoleh pengakuan bahwa Tanggal Penerimaan di negara asal merupakan tanggal prioritas di negara…

Membuat Perjanjian Lisensi Antara Pemilik Merek Dengan Pihak Lain

Dalam UU Merek diaturnya mengenai hak atas pemegang merek yang terdaftar untuk memberikan hak kepada pihak lain untuk menggunakan mereknya untuk diusahakan sepanjang hal tersebut dilakukan dengan perjanjian.   Perjanjian antara pemilik merek  yang terdaftar dengan pihak yang akan menggunakan merek disebut dengan “Perjanjian Lisensi.”   Dalam Pasal 1 angka 18 UU No. 20 Tahun…

Apa Itu Komisi Banding Merek ?

Apabila permohonan pendaftaran merek ditolak setelah dilakukan pemeriksaan subtantif oleh pihak yang berwenang (Kementrian Hukum dan HAM Cq. Dirjen HAKI Cq. Direktorat Merek), maka pihak-pihak yang keberatan terhadap penolakan tersebut dapat mengajukan banding kepada Komisi Banding Merek.   Apa itu Komisi Banding Merek? Komisi Banding Merek adalah badan khusus independen yang berada di lingkungan kementerian…

KONTRAK/PERJANJIAN

Klausul Keadaan Memaksa/Force Majure Dalam Perjanjian/Kontrak

Pengertian Keadaan Memaksa/Force Majure Keadaan memaksa atau force majeur dapat diartikan sebagai suatu keadaan yang terjadi setelah dibuatnya perjanjian/kontrak yang menghalangi debitur untuk memenuhi prestasinya. Sebagai contoh, seorang debitur meminjam sejumlah uang kepada kreditur berdasarkan perjanjian/kontrak yang telah dibuatnya. Namun ditengah jalan, debitur tiba-tiba mendapatkan suatu keadaan  memaksa  (force majure) yang membuat debitor tidak dapat melunasi hutangnya tersebut.…

Memahami Istilah Pengalihan Hutang-Piutang Dalam Hukum Perjanjian /Kontrak

Dalam melakukan pengalihan utang atau piutang, terdapat beberapa istilah yang perlu diketahui/ dipahami agar tidak terjadi kesalahan. Dalam prakteknya, banyak para pelaku bisnis yang mengalihkan hutang atau piutangnya namun tidak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, sehingga digugat oleh pihak yang dirugikan di pengadilan.    Oleh karena itu dibawah ini penulis memberikan gambaran mengenai  pengalihan…

Asas-Asas Yang Perlu Diperhatikan Dalam Membuat Perjanjian / Kontrak Dengan Rekan Bisnis

Dalam membuat suatu “perjanjian/ kontrak” dengan rekan bisnis,  maka asas-asas yang diberlakukan dalam hukum kontrak/perjanjian adalah sesuatu hal yang perlu diperhatikan, sebab merupakan  rambu-rambu (batasan) yang tidak boleh dilanggar oleh para pihak yang telah bersepakat membuat suatu perjanjian/kontrak.   Apabila dalam pelaksanaannya terhadap asas-asas yang diberlakukan dalam hukum kontrak/perjanjian tersebut dilanggar, maka dapat dipastikan perjanjian/kontrak yang dibuat para…

Syarat Sahnya Perjanjian / Kontrak

Pengertian Perjanjian / Kontrak Sampai saat ini istilah “perjanjian” dan “kontrak” seringkali masih dipahami berbeda dikalangan akademisi ataupun praktisi hukum. terdapat pihak yang beranggapan jika “kontrak” dan “perjanjian” memiliki pengertian yang sama, selain itu terdapat juga pihak yang  beranggapan (berpendapat) berbeda. Penulis sendiri lebih sependapat dengan anggapan “perjanjian” dan “kontrak” memiliki pengertian serta makna yang…

LITIGASI DAN NON-LITIGASI

Syarat dan Prosedur Pengajuan Gugatan Sederhana di Pengadilan

Dalam rangka menyelesaikan sengketa perdata di Pengadilan Negeri dengan mengedepankan prinsip peradilan cepat, sederhanana, dan ringan, maka Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan suatu peraturan yaitu Perma 4 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah menjadi Perma No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.   Adapun hal-hal berkaitan dengan gugatan sederhana akan dijelaskan sebagai berikut: PENGERTIAN…

Bisakah Pihak Yang Wanprestasi Dilapor Penggelapan atau Penipuan ?

Pertanyaan : Selamat siang, Rekan bisnis saya memiliki utang kepada saya yang dimana kami buatnya dalam bentuk perjanjian tertulis. Dalam perjanjian tersebut, rekan bisnis saya berjanji akan melunasinya selama 12 (dua) belas bulan setelah perjanjian ditandatangani. Namun dalam kenyataannya rekan bisnis saya tidak membayarnya setelah 12 (dua belas) bulan, sehingga menurut saya dia telah wanprestasi…

Tahapan dan Jangka Waktu Pengajuan Gugatan Perdata di Pengadilan Negeri

Dalam mengajukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri, maka terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu:   I. MENENTUKAN BENTUK GUGATAN Dalam mengajukan suatu gugatan perdata dipengadilan negeri, maka hal pertama yang perlu diperhatikan adalah menentukan bentuk gugatannya, apakah gugatan tersebut adalah gugatan wanprestasi (cidera janji) atau gugatan perbuatan melawan hukum (PMH).   Apabila gugatan yang…

Gugatan Fiktif Negatif dan Fiktif Positif di PTUN

Objek gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah Keputusan (beschikking) yang dikeluarkan oleh pejabat tata usaha negara yang bersifat konkrit, individual dan final.   Terapat 2 (dua) model gugatan yang diajukan ke PTUN terkait objek gugatan berupa keputusan (beschikking) tersebut, yaitu (1) Gugatan Fiktif Positif dan (2) Gugatan Fiktif Negatif, yaitu sebagai berikut:   I. GUGATAN FIKTIF…

Hubungi Kami

Silahkan isi form dibawah ini untuk berkomunikasi langsung dengan Tim Kami

Address

Jakarta, Indonesia

Phone

0812-1941-1661

Email

admin@ils-lawfirm.com

Business Hours

Monday – Friday : 08.00 AM – 5.00 PM
Saturday – Sunday : Closed